Status Rachmat Yasin Masih Bupati Bogor

Kamis, 10 Juli 15:37 Puspemda
Status Rachmat Yasin Masih Bupati Bogor

Terkait pemberian status tersangka kepada Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Erwin Suriana, menegaskan Status RY masih menjabat sebagai Bupati Bogor. Hal tersebut ditegaskan Erwin saat menjawab pertanyaan sejumlah awak media di halaman Kantor Bupati Bogor, Cibinong, Jumat (9/5).
“Status kedudukan Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang ada sekarang sampai dengan adanya keputusan pemberhentian sementara, maka status kedudukan Bupati dan Wakil Bupati Bogor masih tetap sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.32-7279 tahun 2013 tentang pengesahan pengangkatan Drs. H. Rachmat Yasin, MM sebagai Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat masa jabatan tahun 2013-2018 dan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 132.32-7280 tahun 2013 tentang pengesahan pengangkatan Hj. Nurhayanti, SH, MM, M.Si sebagai Wakil Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat masa jabatan tahun 2013-2018”, tandas Erwin.

Hal tersebut, lanjut Erwin dipertegas dengan Pasal 26 ayat 10 huruf G Undang-Undang No.32 tahun 2004 yang menyatakan, Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan, namun tetap bertanggung jawab kepada Kepala daerah. Kemudian Pasal 26 ayat (2) UU no.32 tahun 2004 dan Psl 26 ayat (3) dimana, Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya apabila Kepala Daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 bulan terus menerus dalam masa jabatannya. Sementara, penangkapan atau penahan Kepala Daerah dalam kasus Tindak pidana korupsi (Tipikor) tidak dapat dijadikan dasar pemberhentian sementara Kepala Daerah sampai yang bersangkutan “didakwa” sebagaimana psl 31(1) UU 32/2004 Jo Psl 126 ayat (1) PP 6 2005.

Maka, lanjut Erwin, penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan kebijakan strategis, akan dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Bupati Bogor serta KPK.

Di hari sebelumnya, Wakil Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, kalau ditanya soal pendelegasian tugas untuk sementara, saya kembalikan kepada undang-undang nomor 32 tahun 1999, dimana Wakil Bupati bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. “Jadi saya akan membatu tugas-tugas beliau. Saya melaksanakan tugas sesuai apa yang diamanatkan undang-undang”, jelasnya.(Rido/Diskominfo Kabupaten Bogor)