Rapat Dinas BKP5K

Selasa, 3 Juni 09:06 Seputar OPD
Rapat Dinas BKP5K

Pada hari Kamis (6/2) lalu, BKP5K mengadakan Rapat Dinas yang bertempat di Aula BKP5K Kabupaten Bogor. Rapat yang dimulai pada pukul 09.30 dan berakhir pukul 14.30 ini dihadiri oleh Kepala BKP5K, Ir. Hj. Siti Farikah, MM, Sekretaris BKP5K, Ir. Farida Khuriyati, MM, Kepala Bidang BKP5K dan seluruh staf BKP5K. Dalam kesempatan itu hadir pula Kepala BP3K Kabupaten dan para penyuluh. Rapat Dinas kali ini mengangkat tema mengenai Ketahanan Pangan dan dibuka dengan sambutan dari Kepala BKP5K serta dilanjutkan presentasi dari nara sumber. Bapak Hasanuddin R., Kabid Kerawanan Pangan dari Kementerian Pertanian berkesempatan menjadi nara sumber. Melalui presentasi berjudul “Kebijakan dan Strategis Pembangunan Ketahanan Pangan” beliau menyampaikan mengenai rencana strategis Kementerian Pertanian, posisi pangan dalam pembangunan, permasalahan yang dihadapi dan kebijakan yang dibuat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Merujuk pada Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJM 2010-2014, Ketahanan Pangan termasuk dalam “11 Prioritas Pembangunan Nasional”. Untuk mewujudkan program dan kegiatan Ketahanan Pangan maka disusunlah rencana strategis yang terdiri dari program “Empat Sukses Pertanian” antara lain; (1) Peningkatan Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, (2) Peningkatan Diversivikasi Pangan, (3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani. Pangan merupakan suatu hal yang sangat krusial sifatnya dalam kehidupan masyarakat. Pengganti UU No. 7 Tahun 1996 yaitu UU No. 18 Tahun 2012 menjelaskan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.

Pangan mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan konsumsi manusia sehingga sifatnya menjadi sangat penting bagi manusia itu sendiri. Tidak hanya bagi manusia, pangan juga memiliki posisi dalam pembangunan nasional, antara lain:

· Kebutuhan dasar manusia, pemenuhannya adalah hak asasi

· Pangan adalah budaya, merupakan hasil adaptasi antara

        manusia dan lingkungan

· Sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia

        yang berkualitas

· Pilar utama dalam pembangunan nasional, berperan dalam

        stabilitas ekonomi, sosial dan politik.

Untuk mendukung kelancaran pangan dalam posisi pembangunan diperlukan suatu usaha untuk menjaga ketersediaan pangan itu sendiri dan memastikan bahwa panagn yang dikonsumsi sesuai dengan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Penganekaragaman pangan dalam hal ini menjadi penting, tidak hanya supaya tubuh mendapatkan gizi yang seimbang tetapi juga menjaga agar tidak terjadi ketergantungan pada jenis pangan tertentu. Beras misalnya merupakan jenis pangan yang paling dikenal oleh masyarakat. Melalui sebuah survey yang dilakukan oleh Kementrian Pertanian, Indonesia mengkonsumsi beras sebanyak 139,15 kg/th, jauh diatas rata-rata dunia (2009) sebesar 60 kg/th, dan beberapa negara Asia lainnya seperti Jepang (50 kg/th), Korea (40 kg/th), Malaysia (80 kg/th) dan Thailand (70 kg/th). Tidak hanya masalah penganekaragaman pangan, saat ini Indonesia tengah mengalami beberapa permasalahan pangan lainnya, antara lain:

· Laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi dengan

        jumlah penduduk yang besar

· Jumlah penduduk rawan pangan masih tinggi

· Ketergantungan konsumsi beras dalam pola konsumsi

        pangan yang masih tinggi

· Konversi lahan pertanian yang masih tinggi dan tidak

        terkendali

· Kompetisi pemanfaatan dan degradasi sumber daya air

        semakin meningkat

· Infrastruktur pertanian/pedesaan masih kurang memadai

· Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi,

        sehingga meningkatkan biaya distribusi/pemasaran pangan

· Sebaran produksi pemasaran pangan yang tidak menentu,

        baik antar waktu (panen raya dan panceklik) ataupun antar

        daerah (di Jawa surplus dan di Papua defisit)

· Beberapa daerah di Indonesia rawan bencana alam, yang

        menyulitkan bagi pengembangan ketahanan pangan yang berkelanjutan

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut pemerintah telah menetapkan beberapa regulasi namun realisasinya masih tetap kurang baik, hal ini dikarenakan kurangnya kontrol dalam pelaksanaan regulasi tersebut.

Menutup presentasinya Bapak Hasanuddin R. berpesan bahwa pangan itu untuk diri kita sendiri, kita yang memerlukan maka kita juga yang harus mengusahakannya dengan tangan kita sendiri,