Kebijakan Teknis Pengendalian OPT

Selasa, 3 Juni 09:22 Seputar OPD
Kebijakan Teknis Pengendalian OPT

PRINSIP-PRINSIP PENGENDALIAN OPT :

- Pengendalian OPT dilakukan dengan sistem PHT
- Sistem PHT dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan pengamatan, pengambilan keputusan, dan tindakan pengendalian dengan memperhatikan keamanan bagi manusia serta lingkungan hidup secara berkesinambungan.
- Pemantauan dan pengamatan dilakukan terhadap perkembangan OPT dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya.
- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil analisis data pemantauan dan pengamatan.
- Keputusan dapat berupa : diteruskannya pemantauan dan pengamatan, atau tindakan pengendalian
- Pemantauan dan pengamatan, dilanjutkan apabila populasi dan atau tingkat serangan OPT tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis.
- Pengendalian dilakukan apabila populasi dan atau tingkat serangan OPT dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis.



PERSYARATAN TINDAKAN PENGENDALIAN OPT :
Harus memenuhi 4 aspek yaitu :
- Aspek teknis,
- Aspek ekonomis,
- Aspek ekologi dan
- Aspek sosial.
A. Aspek teknis
Secara Teknis Dapat Dilaksanakan
1. Memadukan cara-cara pengendalian yang serasi, selaras dan seimbang
2. Dapat menekan populasi OPT dan atau tingkat serangan OPT sampai batas tidak merugikan secara ekonomis
3. Mengutamakan cara pengendalian budidaya, fisik, mekanik, biologis, dan genetik
4. Memanfaatkan semaksimal mungkin faktor pengendali alami
5. Menggunakan pestisida apabila diperlukan dan dilakukan secara tepat guna dengan mengusahakan sekecil mungkin dampak negatif bagi manusia dan lingkungan
B. Aspek ekonomis
Memberikan keuntungan jangka pendek & jangka panjang
a. Biaya terjangkau oleh masyarakat
b. Memberikan manfaat yang optimal
C. Aspek ekologi
Secara ekologi dapat dipertanggung jawabkan
1. Tidak mengganggu kesehatan dan atau mengancam keselamatan manusia
2. Tidak mengganggu kehidupan musuh alami dan organisme bukan sasaran lainnya
3. Tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam hayati maupun non hayati
4. Tidak menimbulkan residu yang berbahaya pada hasil tanaman
D. Aspek Sosial
Secara sosial budaya diterima masyarakat
1. Sesuai dengan kondisi sosial
2. Sesuai dengan budaya
3. Sesuai dengan agama
4. Sesuai degan tingkat pendidikan
KEBIJAKAN
1. Tanggung jawab Masyarakat dan Pemerintah.
• Kemandirian Petani
• Fasilitas, Motifasi, Regulasi oleh Pemerintah
2. Perlindungan Tanaman dengan Sistem PHT
3. Penanggulangan Eksplosi
• Tanggung jawab petani
• Pemerintah dapat membantu secara berjenjang
4. Penangan dampak iklim
STRATEGI
1. Pemantapan Pengamatan dan Peramalan
2. Penyediaan atau penerapan Teknologi tepat guna spesifik lokasi
3. Penyediaan dan penggunaan sarana perlindungan (pestisida, alat aplikasi, agens hayati).
4. Pemberdayaan pelaku perlindungan tanaman ; Pemerintah, Petani, Swasta
5. Penerapan gerakan pengendalian lapangan
6. Pengembangan dan pemantapan SIM.
LANGKAH OPERASIONAL
1. Koordinasi, singkronisasi
2. Penyeediaan secara lengkap, cepat dan akuratà Pengamatan, Survellance, Peramalan, SIM.
3. Penyediaan teknologi efektif, mudah dan murah à dapat dilaksanakan petani à Sumber Dalam Negeri dan Luar Negeri.
4. Penyediaan sarana pengendalian memenuhi 6 tepat (Jenis, Mutu, Jumlah, Waktu, Tempat, Harga)
- Petani Mandiri
- Pemerintah dapat membantu
5. Pemberdayaan Petugas
- Pusat(Ditlin, Karantina, Litbang, dsb.)
- Provinsi (BPTPH, Lab. lapangan, Lab. pestisida, Lab agens hayati)
- Kabupaten (Diperta Kab./Kota, POPT, Penyuluh)
6. Pemberdayaan Petani
- Perorangan dan kelembagaan/Organisasi
- Pelatihan, Kursus, Pendidikan, SLPHT, Penyuluhan, Penerangan dan Bimbingan lainnya.
7. Demontrasi Plot/Area
8. Gerakan Pengendalian di Lapangan.
- Penerapan PHT
- Budidaya residu minimum
- Serentak, Areal Luas
Pelaksana Pengendalian OPT
1. Perorangan
2. Badan Hukum
3. Kelompok masyarakat
4. Pemerintah
(Penulis: Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura Diperta Jabar)