Bupati Bogor Hadiri Penyerahan LHP Kepatuhan Atas Belanja Daerah Terkait Infrastruktur Tahun 2019

Jumat, 31 Januari 12:35 Berita Terkini
Bupati Bogor Hadiri Penyerahan LHP Kepatuhan Atas Belanja Daerah Terkait Infrastruktur Tahun 2019
Release Diskominfo
Jumat, 31 Agustus 2020

BANDUNG - Bupati Bogor Ade Yasin dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudi Susmanto menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 di Auditorium Lantai 5 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jumat (31/1/2020).

Penyerahan LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah Terkait Infrastruktur Tahun Anggara 2019 diserahkan langsunh oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat Arman Syifa kepada Kepala Daerah dan Para Pimpinan DPRD atau yang mewakili dari 7 entitas yang diperiksa.

Entitas tersebut adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Kabupaten Sumendang, Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa mengatakan, LHP atas Kepatuhan ini menyajikan informasi mengenai kepatuhan entitas yang diperiksa dalam mengikuti ketentuan perundang-undangan. “Kita sekarang memeriksa 7 entitas dalam mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, keputusan legislatif, kontrak dan kode etik yang ditetapkan. Harapannya hasil pemeriksaan dapat mendorong tata kelola keuangan Negara yang lebih baik untuk mencapai tujuan Negara sesuai dengan visi BPK,” kata Arman.

Ia pun menambahkan, hasil pemeriksaan 7 entitas pada Desember tahun lalu menunjukan beberapa gambaran umum. “Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada 7 entitas pada Desember tahun lalu menunjukan beberapa gambaran umum, yaitu indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan, kekurangan volume pekerjaan atau barang, keterlambatan yang belum dikenakan denda keterlambatan,” tambahnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, atas permasalahan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat memberikan rekomendasi agar kelemahan yang ada dapat diatasi dan kelebihan pembayaran maupun kekurangan penerimaan yang dapat merugikan keuangan daerah dapat segera ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah. “Berdasarkan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah terkait infrastruktur tahun anggaran 2019, BPK Perwakilan Jawa Barat memberikan kesimpulan pemeriksaan berupa tidak sesuai kriteria kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Sedangkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Pemerintah Kabupaten Sumedang, BPK memberikan kesimpulan kriteria dengan pengecualian,” jelas Arman.

Para Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan perkembangan tindak lanjut yang dilakukan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari sejak LHP diserahkan. Adapun DPRD diharapkan mendorong dan mengawasi tindak lanjut rekomendasi BPK dengan pembahasan sesuai kewenangan. (Derima / Rizki / Parman / Humas Diskominfo Kab. Bogor)