Bupati Bogor Ajak Para Camat dan Kades Se-Kabupaten Bogor Rembuk Stunting Secara Virtual Untuk Wujudkan Bogor Bebas Stunting

Senin, 6 September 16:55 Berita Terkini
Bupati Bogor Ajak Para Camat dan Kades Se-Kabupaten Bogor Rembuk Stunting Secara Virtual Untuk Wujudkan Bogor Bebas Stunting
Release Diskominfo Kabupaten Bogor
Senin, 6 September 2021

CIBINONG- Bupati Bogor, Ade Yasin ajak para Camat, Kepala Desa dan Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bogor lakukan rembuk stunting di Kabupaten Bogor secara virtual di Aula Bawah Pendopo Bupati, Senin (6/9). Itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Bogor. Hadir juga secara langsung Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Ketua DPRD Kabupaten Bogor  Rudy Susmanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin dan tenaga ahli Local Government Capacity Building Acceleretion of Stunting Reduction (LGCB-ASR) Regional 2 Ditjen Bina Bangda Kemendagri. Sedangkan hadir secara virtual para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Bogor, para tenaga gizi, bidan, dan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Bogor.

 

Ade Yasin menjelaskan, gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Komitmen pemerintah untuk percepatan perbaikan gizi diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Yang Mengintegrasikan Koordinasi, Sinergi, dan Sinkronisasi Antara Pemerintah Pada Semua Tingkatan dan Pemangku Kepentingan Secara Holistik, Integratif dan Berkualitas. 

“Rembuk stunting ini dilaksanakan untuk memastikan sinergi lintas sektor dan integrasi pelaksanaan intervensi stunting antara perangkat daerah, penanggung jawab layanan, dengan sektor/lembaga non-pemerintah, masyarakat, juga pemerintah desa sebagai garda terdepan yang berhubungan erat dan langsung dengan masyarakat di lokasi fokus,” tandasnya.



Lanjut Bupati Bogor menerangkan, pemerintah pusat juga telah menyusun Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting periode 2018-2024 (stranas stunting), dengan tujuan, memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan, meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting, memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa. 

“Meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan, dan meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran,” tambah Ade Yasin.

Ia juga menyatakan bahwa, di Kabupaten Bogor, hasil bulan penimbangan Balita dari 321.787 Balita yang ditimbang dan ditentukan status gizinya, ada 264.820 Balita dengan status gizi normal. Pemerintah Jawa Barat dan Kabupaten Bogor berkomitmen, di tahun 2023 prevalensi stunting kurang dari 20%. Berdasarkan data diinput melalui aplikasi elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM tahun 2021 diperoleh hasil prevalensi stunting sebesar 12,79%. “Alhamdulillah ini lebih rendah 5,04% dari target 17,83% di tahun 2020,” tegas Bupati Bogor.

Menurutnya, untuk penajaman sasaran wilayah penanganan stunting, pada tahun 2020 telah ditetapkan 38 desa di 14 kecamatan Kabupaten Bogor sebagai lokus fokus intervensi stunting. Untuk tahun 2021, terdapat 68 desa dari 26 kecamatan di Kabupaten Bogor yang menjadi lokasi fokus intervensi, yaitu 9 desa di Kecamatan Cibungbulang,  5 desa di Kecamatan Pamijahan,  5 desa di Kecamatan Tanjungsari 4 desa di Kecamatan Leuwiliang, 4 desa di Kecamatan Cijeruk  4 desa di Kecamatan Jasinga, dan sisanya tersebar di Kecamatan Parung Panjang, Tenjo, Cigudeg, Sukajaya, Rumpin, Leuwisadeng, Tenjolaya, Sukaraja, Babakan Madang, Tamansari, Caringin, Cigombong, Parung, Rancabungur, Bojonggede, Klapanunggal, Sukamakmur, Cileungsi, Cariu dan Jonggol. 

“Bentuk intervensi pencegahan stunting dilakukan melalui intervensi spesifik langsung oleh Tenaga Kesehatan (Nakes) melalui imunisasi, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan Balita, pemantauan pertumbuhan dan sebagainya. Saya minta kepada seluruh kecematan untuk  terus sosialisasikan ini,  jangan sampai anak-anak diberikan menu yang tidak sesuai usianya sehingga menyebabkan kurang gizi, karena efeknya bukan hanya stunting tetapi ususnya juga terluka,” himbaunya.

Upaya lain pencegahan stunting juga dilakukan dengan tidak langsung atau intervensi sensitif melalui, penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi, peningkatan pendidikan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesetaraan gender. Berbagai kajian menunjukan penerapan pola hidup bersih sehat khususnya kebiasaan mencuci tangan dengan sabun yang meningkat pesat selama pandemi berkorelasi pada menurunnya angka kasus diare dan infeksi yang menjadi salah satu penyebab stunting, jadi kebiasaan hidup bersih juga jadi salah satu menghindari stunting. Itu harus dipertahankan sebagai salah satu bentuk intervensi sensitif mengurangi tingkat stunting kedepan secara keseluruhan. 

“Jadi pola hidup sehat juga dapat mencegah terjadinya stunting harus disosialisasikan secara massif. Saya harap seluruh stakeholder dalam rembuk stunting ini dapat menjalankan komitmen untuk bersinergi demi terwujudnya Bogor Bebas Stunting, tercapainya Karsa Bogor sehat dan terwujudnya visi Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman Dan Berkeadaban,” imbuhnya. 

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menegaskan, rempuk stunting merupakan bukti Pemkab Bogor untuk mewujudkan Bogor Bebas Stunting 2024. “Kegiatan ini adalah komitmen awal, saya sangat apresiasi kepada seluruh stakeholder atas komitmen dan kerjasama menangani stunting. Sesuai dengan Perbup ada 104 desa atau 124 ribuan Balita yang jadi lokus dan sasaran kita melalui rempug stunting, oleh karena itu kita fokus terhadap data ini” tegas Wabup.

Selanjutnya, Team Leader INEY Bangda Kemengadri Regional 2, Imam Al Muttaqin menuturkan, ada lima pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting melalui 8 aksi konvergensi. Peran Kemendagri tedapat di pilar ke-1, 3 dan 5. “Mulai dari peningkatan komitmen, peningkatan konvergensi, intervensi spesifik dan intervensi sensitif, dan penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi di daerah,” imbuhnya. (Tim Komunikasi Publik/Diskominfo Kabupaten Bogor)