09 Januari 2017 17:00:00
Bupati Bogor Sampaikan 4 Raperda Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bogor

DSC_0997.JPG

Release Diskominfo Kabupaten Bogor
Senin. 09 Januari 2017
Cibinong

Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti menyampaikan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dihadapan para anggota DPRD Kabupaten Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013 – 2018, izin gangguan,penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten, TBK serta PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor, retribusi pengendalian  menara telekomunikasi. Bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Bogor pada Senin (9/1).

Menurut Bupati Bogor perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 merupakan sebuah keharusan dalam rangka mengembangkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan sesuai dengan tantangan zaman dengan dasar hukum adalah Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. Alasan kedua yang mendasari perubahan RPJMD adalah adanya usulan masyrakat terkait pemekaran wilayah Bogor timur yang didasari oleh kesepakatan hasil musyawarah Desa-Desa di 7 Kecamatan se wilayah Bogor Timur. Alasan ketiga  adalah diberlakukannya Undang-Undang nomor 6 tentang Desa, dimana kewenangan penyelenggaraan pembangunan Desa yang telah diberikan secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk pelaksanaan program/kegiatan belanja langsung perangkat daerah, sehingga menuntut setiap perangkat daerah melakukan koreksi terhadap target-target kinerja perangkat daerah yang telah dialihkan kepada desa.

“untuk itu, perubahan substansi yang cukup besar dalam dokumen rpjmd dilakukan terutama pada substansi program, indikator dan target kinerja daerah mulai tahun 2017-2018 sebagai bentuk penyesuaian terhadap adanya perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Nurhayanti juga menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 tahun 2012 tentang izin gangguan berkaitan dengan adanya perubahan dalam aturan yang lebih tinggi, yakni dengan berlakunya peraturan menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah.

“Dengan adanya perubahan ini, diharapkan prosedur  pemberian izin gangguan sebagai salah satu sarana pengendalian, perlindungan, dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha, dapat dilaksanakan lebih baik, sehingga kita dapat meminimalisasi kadar bahaya, kerugian dan gangguan kepada masyarakat yang timbul dari kegiatan usaha,” katanya.

Selanjutnya ia juga mengatakan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berimplikasi pada pertumbuhan perekonomian daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah, tentu perlu adanya penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, TBK.  Sementara itu, penyertaan modal kepada PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor perlu dilakukan, sejalan dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 7 tahun 2015 tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah perkreditan kecamatan hasil konsolidasi atau merger menjadi perseroan terbatas lembaga keuangan mikro, serta dalam rangka pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil di kabupaten bogor. dalam ketentuan ini, termaktub amanat bahwa komposisi saham pemerintah daerah adalah sebesar 60% dan jumlah ini sampai dengan tahun anggaran 2016 belum terpenuhi, sehingga perlu dilakukan pemenuhan terhadap komposisi tersebut.

“adapun jumlah penyertaan modal daerah tersebut adalah sebesar 19.625.000.000,00 Rupiah bagi PT. Bank Jabar Banten dan sebesar  15.700.000.000,00 Rupiah bagi PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor, “ ungkapnya.

Terakhir Nurhayanti mengatakan khusus mengenai retribusi pengendalian  menara telekomunkasi, kita ketahui bersama bahwa sebelumnya terdapat retribusi pengendalian menara telekomunikasi paling tinggi 2 % dari nilai jual obyek pajak atas pajak bumi bangunan menara telekomunikasi sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 124 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang kemudian dibatalkan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-xii/2014. hal ini menjadikan peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi perlu ditinjau dan disesuaikan. (Andi/Diskominfo Kab Bogor)

 


Tambahkan Komentar

Nama :
Email :
Url :
Masukkan Captcha :
Komentar :
   
Komentar Masuk

belum ada komentar.
Berita Terkini OPD
18 Januari 2017 13:52:37
SMA dan SMK dikelola oleh Disdik Provinsi
Pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) pertanggal 1 Januari 2017 tidak lagi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten…
18 Januari 2017 10:45:24
Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan
Bertempat di aula Kecamatan Babakan Madang, pada tanggal 17 Januari 2017 dilaksanakan rapat koordinasi bidang…
18 Januari 2017 10:39:46
Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Sebagai agenda evaluasi pelaksanaan kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan, bertempat di aula kecamatan pada tanggal…
18 Januari 2017 10:31:41
Lepas Sambut Pejabat Baru
Berdasarkan Sturktur Organisasi dan Tatakerja Kecamatan yang baru, di Kecamatan Babakan Madang terdapat beberapa perubahan…
18 Januari 2017 09:16:13
Rapat Penetapan APB-Desa tahun 2017
Sebagai tahapan dalam pelaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, setiap desa dituntut untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan…
Berita Terkait
17 Januari 2017 17:00:00
Danrem 061/Suryakancana Pimpin Upacara Serah Terima Jabatan Kodim 0621/Kabupaten Bogor
Release Diskominfo Kabupaten BogorSelasa, 17 Januari 2017BogorKomando Distrik Militer (Kodim) 0621 Kabupaten Bogor, melaksanakan Serah…
17 Januari 2017 15:14:21
Pemerintah Kabupaten Bogor Dapatkan Sertifikat Hak Pakai Untuk 113 Bidang
Release Diskominfo Kabupaten BogorSelasa, 17 Januari 2017CibinongPemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional…
15 Januari 2017 10:00:00
Pemkab Bogor Respon Cepat Usulan Jalur Alternatif Puncak
Release Diskominfo Kabupaten BogorMinggu, 15 Januari 2016 MegamendungPemerintah Kabupaten Bogor langsung merespon cepat desakan masyarakat…
13 Januari 2017 14:25:54
Pemkab Bogor Kembali Lakukan Rotasi Mutasi Jabatan
Release Diskominfo Kabupaten BogorJumat, 13 Januari 2017CIBINONGPemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali merotasi dan melantik empat…
12 Januari 2017 15:00:00
Pemkab Bogor Gelar Rakortas Terkait Masalah Imigran Di Puncak
Release Diskominfo Kabupaten BogorKamis, 12 Januari 2017CibinongPemerintah Kabupaten Bogor dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum…
Banner
Video Galeri