09 Januari 2017 17:00:00
Bupati Bogor Sampaikan 4 Raperda Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bogor

DSC_0997.JPG

Release Diskominfo Kabupaten Bogor
Senin. 09 Januari 2017
Cibinong

Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti menyampaikan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dihadapan para anggota DPRD Kabupaten Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013 – 2018, izin gangguan,penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten, TBK serta PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor, retribusi pengendalian  menara telekomunikasi. Bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Bogor pada Senin (9/1).

Menurut Bupati Bogor perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 merupakan sebuah keharusan dalam rangka mengembangkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan sesuai dengan tantangan zaman dengan dasar hukum adalah Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. Alasan kedua yang mendasari perubahan RPJMD adalah adanya usulan masyrakat terkait pemekaran wilayah Bogor timur yang didasari oleh kesepakatan hasil musyawarah Desa-Desa di 7 Kecamatan se wilayah Bogor Timur. Alasan ketiga  adalah diberlakukannya Undang-Undang nomor 6 tentang Desa, dimana kewenangan penyelenggaraan pembangunan Desa yang telah diberikan secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk pelaksanaan program/kegiatan belanja langsung perangkat daerah, sehingga menuntut setiap perangkat daerah melakukan koreksi terhadap target-target kinerja perangkat daerah yang telah dialihkan kepada desa.

“untuk itu, perubahan substansi yang cukup besar dalam dokumen rpjmd dilakukan terutama pada substansi program, indikator dan target kinerja daerah mulai tahun 2017-2018 sebagai bentuk penyesuaian terhadap adanya perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Nurhayanti juga menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 tahun 2012 tentang izin gangguan berkaitan dengan adanya perubahan dalam aturan yang lebih tinggi, yakni dengan berlakunya peraturan menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah.

“Dengan adanya perubahan ini, diharapkan prosedur  pemberian izin gangguan sebagai salah satu sarana pengendalian, perlindungan, dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha, dapat dilaksanakan lebih baik, sehingga kita dapat meminimalisasi kadar bahaya, kerugian dan gangguan kepada masyarakat yang timbul dari kegiatan usaha,” katanya.

Selanjutnya ia juga mengatakan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berimplikasi pada pertumbuhan perekonomian daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah, tentu perlu adanya penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, TBK.  Sementara itu, penyertaan modal kepada PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor perlu dilakukan, sejalan dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 7 tahun 2015 tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah perkreditan kecamatan hasil konsolidasi atau merger menjadi perseroan terbatas lembaga keuangan mikro, serta dalam rangka pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil di kabupaten bogor. dalam ketentuan ini, termaktub amanat bahwa komposisi saham pemerintah daerah adalah sebesar 60% dan jumlah ini sampai dengan tahun anggaran 2016 belum terpenuhi, sehingga perlu dilakukan pemenuhan terhadap komposisi tersebut.

“adapun jumlah penyertaan modal daerah tersebut adalah sebesar 19.625.000.000,00 Rupiah bagi PT. Bank Jabar Banten dan sebesar  15.700.000.000,00 Rupiah bagi PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor, “ ungkapnya.

Terakhir Nurhayanti mengatakan khusus mengenai retribusi pengendalian  menara telekomunkasi, kita ketahui bersama bahwa sebelumnya terdapat retribusi pengendalian menara telekomunikasi paling tinggi 2 % dari nilai jual obyek pajak atas pajak bumi bangunan menara telekomunikasi sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 124 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang kemudian dibatalkan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-xii/2014. hal ini menjadikan peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi perlu ditinjau dan disesuaikan. (Andi/Diskominfo Kab Bogor)

 


Tambahkan Komentar

Nama :
Email :
Url :
Masukkan Captcha :
Komentar :
   
Komentar Masuk

belum ada komentar.
Berita Terkini OPD
25 April 2017 16:47:31
Pengawasan Penggunaan B3
Dalam rangka upaya pemeliharaan kondisi lingkungan Kecamatan Cariu, berdasarkan laporan salah satu LSM (Kaliber)  bahwa…
25 April 2017 16:37:52
Verifikasi Usulan RTLH Desa Kutamekar
Tahun Anggaran Desa Kutamekar Kecamatan Cariu merupakan slah satu desa di Kecamatan yang masih memiliki…
25 April 2017 15:05:57
Setda: Pengambilan sumpah dan pelantikan 32 Kades terpilih
Setda: Pengambilan sumpah dan pelantikan hasih Kepala Desa terpilih serentak gelombang I sebanyak 32 Kepala…
25 April 2017 14:57:55
Setda: Kunjungan kerja balasan dari Walikota Miyoko Jepang
Setda: Kunjungan kerja balasan dari Walikota Miyoko Jepang yang diterima langsung di Pendopo oleh Bupati…
25 April 2017 11:50:06
Lomba posyandu
Lokasi Lomba posyandu di pangandaran Dalam rangka lomba Posyandu multi fungsi Tingkat provinsi Posyandu Kecamatan…
Berita Terkait
25 April 2017 14:54:43
Jadikan Seminar Pendidikan untuk Efektifitas Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Bogor
Release Diskominfo Kabupaten BogorSelasa, 25 April 2017CibinongSekretaris Daerah Kabupaten Bogor Adang Suptandar agar kegiatan Seminar…
21 April 2017 13:00:00
Sosialisasikan Kesehatan, Petugas Promkes Puskesmas Belajar Disain Grafis
Release Diskominfo Kabupaten Bogor21 April 2017CISARUAMeningkatkan kemampuan mensosialisasikan informasi dan program-program kesehatan kepada masyarakat, petugas…
21 April 2017 11:00:00
Bupati Bogor Sampaikan Laporan LKPJ Tahun 2016 Dan Dua Raperda
Release Diskominfo Kabupaten BogorJumat, 21 April 2017CibinongBupati Bogor, Hj. Nurhayanti menyampaikan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban…
21 April 2017 09:49:08
Targetkan Satu Juta Tenaga Kerja, Kemenperin Lanjutkan Link and Match
Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan SDM Industri dengan memfokuskan pada penyiapan satu juta tenaga kerja…
21 April 2017 08:17:00
Mendag: Konsumen Cerdas Pacu Peningkatan Daya Saing Produk Nasional
Jakarta, 20 April 2017 – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) yang…
Banner
Video Galeri